 |
| Kehadiran alat sistem parkir otomatis di kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menuai polemik. Foto-Radarbanjarmasin |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Kehadiran alat sistem parkir otomatis di kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menuai polemik.
Suara sumbang terus berdatangan dari kalangan civitas akademika, tak terkecuali Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ULM.
Mereka menilai urgensi penerapan sistem parkir otomatis belum tertalu mendesak.
"Terkait urgensi, kami menilai penerapan sistem parkir otomatis belum terlalu mendesak," ucap Ketua BEM ULM, Muhammad Syamsu Rizal, Minggu (12/1) pagi.
Ia juga sangat menyayangkan rektorat sering kali mengeluarkan kebijakan sepihak, tanpa berdiskusi dengan mahasiswa.
"Kami menyayangkan pihak rektorat seringkali mengeluarkan kebijakan tanpa adanya diskusi dengan mahasiswa," katanya.
Padahal, menurut dia, masih ada beberapa urgensi besar yang harus masuk prioritas ketimbang mengaktifkan sistem parkir otomatis.
Misalnya terkait reformasi birokrasi yang hari ini menjadi sorotan di kalangan mahasiswa.
"Dan masih berkesinambungan dengan proses pemulihan akreditasi hari ini," bebernya.
Saat ditanya apakah ini imbas dari status Badan Layanan Usaha (BLU) yang diemban ULM, Syamsu Rizal mengaku belum ada jawaban mendalam terkait hal itu dari pihak rektorat.
"Jawaban sementara masih terlalu normatif," ungkapnya.
Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri mengaku pihaknya baru mempersiapkan penerapan sistem parkir otomatis.
“Belum beroperasi, masih disiapkan,” kata Ahmad dilansir Radarbanjarmasin, Rabu, 4 Desember 2024 lalu.
Dari kabar-kabar warga kampus, nantinya setiap kendaraan yang melintas akan dikenakan tarif Rp1.000 melalui uang digital TapCash.
Perihal ini, Ahmad juga enggan memberi jawaban.
Fokus Pekerjaan Rumah
Berdasarkan data dihimpun media ini, ada sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kampus tertua di Kalimantan tersebut.
Setelah ribut-ribut masalah akreditasi, kini ratusan dosen ULM tengah menuntut tunjangan kinerja (tukin) ke pemerintah pusat.
Padahal daripada memungut pemasukan dari parkir, sebaiknya ULM memaksimalkan status BLU yang diemban.
Salah satunya dengan menjalankan sektor bisnis atau usaha.
Cara ini dinilai penting di tengah kondisi ULM sekarang.
Jika status BLU bisa dimaksimalkan, ULM bisa memberikan remunerasi kepada para dosen.
Mengingat, remunerasi atau tunjangan kinerja dosen merupakan pemberian gaji/honorium/tunjangan/insentif yang diukur berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan.
Remunerasi untuk perguruan tinggi status BLU dan PTN-BH dikelola perguruan tinggi itu sendiri.
Sedangkan tunjangan kinerja status satuan kerja (satker) dikelola atau diatur oleh kementerian.
Gagasan Nol Rupiah UKT
Di tengah pekerjaan rumah itu, Ahmad Alim Bachri menyampaikan gagasan nol rupiah UKT.
Hal itu disampaikannya dalam acara “Sinergisitas Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Bidang Peternakan” yang berlangsung di Aula Puspitek Agripeka, Fakultas Pertanian ULM, Desa Sungairiam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Rabu (8/1) lalu.
Ia mengungkapkan rencana ini telah diajukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, dan memperoleh respons positif.
“ULM menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang sedang berusaha menuju nol rupiah UKT,’’ ucap Ahmad dikutip Interaksi.co.
Ia menyampaikan Presiden RI memberikan dukungan penuh atas inisiatif tersebut dengan rencana menyediakan lahan seluas 10.000 hektare sebagai area integrasi pertanian.
Lahan itu direncanakan untuk pengembangan peternakan, seperti sapi dan kambing, serta tanaman perkebunan, termasuk kopi.
Ia memaparkan lahan tersebut memiliki potensi untuk ditanami hingga dua juta pohon kopi.
Jika setiap pohon menghasilkan dua kilogram, maka pada tahun pertama panen, jumlah yang dihasilkan bisa mencapai 40 juta kilogram.
Saat ini, harga kopi per kilogram adalah Rp 95 ribu.
“Kita ambil harga Rp 50 ribu saja, maka hasilnya mencapai Rp 2 triliun. Jadi, sudah bisa dipastikan nol UKT terwujud,” tutupnya.
Reporter : Tim Redaksi
Editor : Muhammad Robby
