Why So Serious Indonesia?

Banyak cerita-cerita menarik di luar pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi, yang kebanyakan justru tidak nyambung dengan ekonomi dan kesehatan yang kerap didengungkan di masa pandemi ini. Salah satu yang sedang rame adalah satiryang dilontarkan oleh salah satu netizen perihal polisi. Satir tersebut pada intinya mengkritisi peranan polisi manusia di dalam menegakkan peraturan.

Tak pelak, satir ini berimbas kepada penangkapan dan proses interogasi atas perbuatannya. Meskipun pada akhirnya berakhir damai, hal ini tentu menjadi sinyal penting bagi kita bernegara. Apakah kita benar-benar kehilangan satir di dalam bernegara atau memang kita perlu penegasan atas paksaan yang merupakan sifat dari negara?

Satir dalam politik sejatinya sudah berlangsung lama dan juga menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Socrates pernah mengkritik bahwa para politisi Yunani mirip seperti badut karena menggunakan satir satu sama lain di dalam melakukan kampanye (Usher, 2002).

Senada dengan hal tersebut, kita juga melihat satir juga dilakukan secara terus menerus pada era sekarang. Misalnya saja di Amerika Serikat (AS), banyak sekali talkshow host seperti Trevor Noah, Bill Maher, dan John Oliver melakukan satir atas politisi di ruang publik dengan cara gimmick atau bahkan mengkritik secara terang-terangan (Young, 2014).

Adanya satir ini tidak membuat politisi-politisi di AS tersulut amarahnya dan justru memanfaatkannya sebagai bahan kampanye. Nampaknya AS menganut paham bahwa satir sah-sah saja dilakukan asalkan diucapkan pada koridor tidak menghina institusi, kebijakan, dan norma sosial (Jekavat, 2014).

Melihat hal ini tentu kita bertanya-tanya mengapa masih ada penangkapan ketika ada satir? Jika melihat tren, penangkapan ini bukan yang pertama kali. Banyak peristiwa-peristiwa terdahulu yang juga bernasib sama dengan cara yang sama. Pada akhirnya memang hal ini hanyalah kesalahpahaman dan berakhir damai. Namun, apakah paranoid ini harus terus berlangsung?

Kita harus ingat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi sejak merdeka. Konsekuensi adanya sistem demokrasi ini adalah kebebasan berpendapat, termasuk penggunaan satir. Jika dibandingkan dengan contoh diatas, maka Indonesia seharusnya mirip-mirip dengan AS.

Namun kita bisa melihat sendiri bahwa kita tidak menyikapi satir seperti AS. Hal ini menjadi sebuah keheranan sendiri karena pada periode 2014-2019, negara tidak begitu alergi dengan satir. Hanya pada periode 2019-sekarang ini saja satir dianggap sebagai serangan terhadap keamanan bernegara.

Padahal menurut Socrates, satir hanyalah perilaku badut sehingga tidak perlu direspon terlalu serius. Jadi apakah ketika kita terlalu serius menanggapi satir, maka kita adalah sekumpulan badut dalam bernegara?

Kita harus belajar. AS sebagai negara paling liberal di dalam berdemokrasi pun mampu memisahkan satir yang perlu dianggap serius dan tidak. Tengok saja bagaimana warga AS bereaksi keras ketika satir digunakan dalam ruang lingkup suku, agama, dan ras.

Sementara, satir yang terjadi kemarin adalah satir terhadap profesi dan bahkan bukan institusi, kebijakan, dan norma sosial. Lalu, apakah ini artinya penangkapan adalah bagian dari sifat paksaan negara?

Perlu diketahui bahwa sifat paksaan negara juga ada koridornya. Hofmann, Hartl, Gangl, Hartner-Tiefenthaler, dan Kirchler (2017) menjelaskan bahwa sifat paksaan negara dilakukan ketika ada kekerasan yang mencederai konstitusi bernegara.

Artinya, paksaan dilakukan ketika ada tindakan yang mengarah kepada pembubaran bernegara. Sehingga dalam hal ini satir terhadap profesi polisi bukan merupakan dasar untuk melakukan paksaan karena polisi merupakan salah satu elemen bernegara.

Belajar dari hal ini, kita harus dewasa dalam berdemokrasi. Kita sudah mengubur jauh-jauh era kerajaan sebagai bentuk dari keseriusan dalam membangun bangsa. Kita sudah berdemokrasi dan konsekuensinya memang seperti ini. Banyaknya meme, sindiran-sindiran melalui karya seni, dan talkshow di Indonesia yang sudah mulai nyinyir harus dipandang sebagai proses dewasanya Indonesia sebagai negara demokrasi.

Hal ini perlu disadari bahwa proses itu sebagai langkah awal masyarakat madani dan menguatnya bangsa di dalam bernegara, dan bukan proses pelemahan negara, apalagi pembubaran negara. Berbangsa dan bernegara itu sebuah seni sehingga perlu adanya hal-hal yang tidak serius, apalagi dalam tahap yang sangat serius. Kalau serius apalagi sangat serius nanti ditanyain Joker, “Why So Serious, Indonesia?”.

Satria Aji Imawan
Latest posts by Satria Aji Imawan (see all)
More Stories
Membuat Hubungan Tetap Romantis
8 Hal ini Akan Membuat Hubungan Tetap Romantis dan Harmonis