Pandemi dan Masa Depan Otonomi Daerah

Pandemi dan Masa Depan Otonomi Daerah

Sejak hampir 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, nampaknya belum ada tantangan yang lebih berat bagi hubungan pusat-daerah selain harus menghadapi kenyataan tahun ini untuk berjibaku di tengah pandemi. Menularnya covid-19 di berbagai tempat telah memaksa pusat dan daerah memainkan langgam yang tidak beraturan.

Jika kita menengok kembali di awal penyebaran covid-19 di Indonesia, banyak daerah seketika mengambil varian respon dengan penilaian atas situasi genting yang juga beragam. Sebut saja langkah pemerintah Kota Tegal yang segera mengumumkan “lockdown”—walaupun ini dapat dinilai sebagai produk kebijakan yang prematur—pada tanggal 30 Maret 2020.

Namun, di bulan yang sama pemerintah pusat masih membuka penerbangan rute domestik dan internasional bahkan sejak Indonesia resmi memiliki kasus terkonfirmasi positif pertama covid-19. Alih-alih mencoba untuk mencapai harmoni, relasi pusat-daerah dalam momen ini justru banyak menunjukkan nada-nada sumbang yang tak sedap didengar.

Nada Sumbang Desentralisasi

Tidak sinkronnya pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah untuk memutus rantai penyebaran virus minimal dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama dan krusial adalah kecocokkan data antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat menghendaki adanya informasi yang terpusat sehingga dengan mudah dapat melacak penyebaran covid-19 di berbagai lokasi.

Hingga saat ini pemerintah pusat menyediakan informasi melalui situs covid19.go.id. Akan tetapi yang membingungkan adalah beberapa daerah juga memiliki pusat informasi tersendiri. Misalnya Jawa Barat dengan portal Pikobar, DKI dengan corona.jakarta.go.id, Jawa Tengah dengan corona.jatengprov.go.id. Kondisi ini membuat masalah sinkronisasi data menjadi semakin rumit.

Selain informasi penyebaran virus, ketidaksesuaian data ini berdampak pada distribusi bantuan sosial maupun bantuan tunai yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial di masa pandemi.

Presiden Jokowi pada tanggal 16 Mei 2020 bahkan menyampaikan bahwa bantuan dari pemerintah baru tersalurkan sebanyak 15 persen seperti yang diberitakan oleh beberapa media nasional. Penyebabnya adalah saling menuding alokasi pembagian bantuan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ada yang menganggap pemda tidak siap dengan data yang akurat, namun juga ada anggapan pemerintah pusat tidak menyalurkan apa yang menjadi bagiannya. Saling menuding antar otoritas pusat dan daerah membuat penerima bantuan tidak dapat menerima haknya di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Masalah yang kedua adalah pusat dan daerah tidak memiliki kesamaan frekuensi dalam memilih langkah yang tepat untuk memutus penyebaran virus. Keberadaan PSBB sebagai solusi yang kompromis dari pemerintah pusat tidak membuat daerah-daerah yang rawan dapat segera di PSBB-kan.

Pengajuan PSBB yang harus dilakukan oleh daerah dan pusat sebagai pemberi izin membuat perbedaan persepsi terhadap situasi urgent covid-19menjadi semakin beragam, dan pusat hanya bertindak sebagai aktor yang pasif sementara pasien positif terus bertambah.

Sebagai contoh, DIY yang hingga 17 Mei 2020 mencatatkan kasus konfirmasi positif covid-19 sebanyak 199 kasus dengan varian 4 kluster penyebaran belum mengajukan status PSBB. Bahkan, salah satu anggota tim gugus tugas covid-19 DIY yang juga epidemolog UGM, Riris Andono Ahmad, menyampaikan bahwa langkah paling memungkinkan untuk menghadapi penyebaran virus adalah dengan menerapkan herd immunity seperti dilansir Tirto.id (12/05/20).

Berbeda halnya dengan DIY, provinsi Gorontalo setelah ditemukannya kasus 01 di wilayahnya segera mengajukan PSBB walaupun sempat ditolak oleh menkes sebelumnya disahkan pada akhir April dan dilaksanakan sejak tanggal 4 Mei 2020. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak dapat membangun koordinasi untuk menentukan langkah apa yang tepat untuk menangani penularan virus, sementara kasus positif telah terdeteksi di semua provinsi.

Desentralisasi Substantif

Berbagai alasan dan contoh kasus yang dipaparkan sebelumnya membuktikan bahwa prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah 20 tahun belakangan ini ternyata tidak dapat memastikan pusat-daerah dapat menjalankan sinergi dari pembagian wewenang yang jelas dan terukur.

Pelaksanaan otonomi daerah akhirnya terjebak pada formalitas pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam regulasi, namun melupakan tujuan awalnya sebagai usaha untuk menyediakan layanan publik—terutama kesehatan dan pendidikan—yang memadai bagi tiap warga negara secara merata, memberikan akses ekonomi yang tidak lagi bergantung pada pusat, dan merekognisi berbagai ragam lokalitas di berbagai tempat.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang demikian, penerapan asas desentralisasi dapat menjadi hal substantif dan vital dalam menjawab persoalan warga negara sehari-hari. Jika cara ber-desentralisasi yang demikian digunakan dalam masa pandemi seperti saat ini, maka bukan tidak mungkin hal ini dapat mengharmoniskan langgam pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi sebuah simfoni yang mengalun indah dalam tiap upaya menghadapi pandemi.

Ramai Dibaca Nih
Kuliah di Jurusan Teknik Informatika
Ingin Kuliah di Jurusan Teknik Informatika? Yuk Ketahui Ini Dulu!