Enggak Mudik, Tetap Asyik

Narasi “Enggak Mudik Tetap Asyik” dan Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah

Sebuah video yang bertajuk “Enggak Mudik,Tetap  Asyik” yang dikeluarkan pada  bulan Mei 2020 disinyalir sebagai salah satu usaha pemerintah untuk membuat narasi baru—bahwa Lebaran tidak harus mudik.. Dalam video tersebut, terlihat beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu serta beberapa pemimpin daerah menyanyikan lirik lagu secara bersambung-sambungan, yang intinya adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti himbauan dari pemerintah itu. 

Bagaimana pesan dari video tersebut jika dilihat dari kacamata Komunikasi public? Tulisan ini akan membedah hal tersebut?

Action speaks louder than words

Dalam dunia PR, dikenal istilah “action speaks louder than words”, dimana sebuah strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah divisi PR perusahaan akan sia-sia jika tidak diikuti oleh tindakan yang selaras. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa mendapat complain mengenai pelayanan mereka yang kurang professional .

Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang PR—dalam menghandle complain—adalah memberikan statement yang bersifat menenangkan, sehingga keluhan dari pelanggan tersebut tidak semakin melebar.  Akan tetapi, apabila statement tersebut tidak diikuti dengan usaha untuk memperbaiki pelayanan, maka hal tersebut akan menjadi hal yang sia-sia.

Implementasi dari hal tersebut pada institusi pemerintah adalah harus ada sinergitas antara kebijakan  yang dibuat, pelaksanaannya dan transparasinya pada public. Publik harus mengetahui kinerja, kebijakan dan segala prestasi pemerintah agar public mengetahui bahwa pemerintah sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka, yaitu melayani public dengan baik. Akan tetapi, segala publikasi mengenai kinerja pemerintah itu akan menjadi hal yang sia-sia apabila tidak disertai dengan bukti.

Kampanye “Tidak Mudik” dan Kebijakan yang Tidak Konsisten

Pada masa pandemic Covid-19, public sudah menyaksikan tentang berbagai kesimpangsiuran kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan yang diambil oieh berbagai kementerian/lembaga pemerintah tidak sinkron sehingga pesan komunikasi public yang disampaikan pun tidak senada.

Hal tersebut merupakan hal yang dapat membingungkan masyarakat karena ini berkaitan dengan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan hidup  masyarakat. Ditambah, antara satu kementerian/lembaga kebijakan yang dikeluarkan sering berlawanan. 

Menjelang Lebaran, pemerintah mengeluarkan larangan mudik bagi masyarakat. Mudik merupakan sebuah hal yang identic dalam budaya merayakan Lebaran di Indonesia, dimana sebagian besar orang akan pulang ke halaman mereka untuk merayakan hari raya bersama keluarga.

Pada situasi saat pandemic seperti sekarang ini, mudik bukan hal yang disarankan karena dapat meningkatkan penyebaran virus Corona dari satu wilayah ke wilayah lain. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menormalisasi kebiasaan baru, bahwa Lebaran tidak harus dirayakan dengan mudik

Pemerintah berusaha menciptakan narasi baru, dengan mendobrak kebiasaan yang ada. Hal ini dilakukan melalui  berbagai platform komunikasi yang dimiliki pemerintah. Pada platform-platform tersebut, pemerintah mengkampanyekan urgensi untuk tidak mudik pada masa pandemic Corona, dengan narasi yang bersifat mengajak dan menyentuh public.

Sebagai contoh, sepanjang bulan Mei 2020, akun Instagram Kantor Staf Presiden RI (@kantorstafpresidenri) sudah mengunggah konten tentang Larangan Mudik. Yang pertama adalah unggahan pada 6 Mei 2020, selain mengeluarkan informasi mengenai kategori masyarakat yang diperbolehkan mudik, di akhir unggahan mereka, KSP mengeluarkan kalimat ajakan yang berbunyi, “Jadi biar situasi ini cepat berakhir tetap jangan mudik dulu ya.”

Unggahan kedua dipublikasikan pada tanggal 22 Mei 2020, yang berisi informasi mengenai pengawasan yang dilakukan konsekuensi yang akan diterima pada masyarakat yang tetap memaksakan diir untuk mudik. Pada akhir posting terdapat kalimat ajakan yang berbunyi, “Jangan nyoba-nyoba buat mudik, nanti disuruh balik lah.”

Selain ajakan di berbagai akun social media lembaga  pemerintah, salah satu yang menarik perhatian public adalah sebuah video yang diunggah pada akun Twitter Kementerian Tenaga Kerja   berjudul “Enggak Mudik Tetap Asyik”.

Di luar masalah teknis dari video tersebut, video tersebut diharapkan dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan cara “membumi”.  Lagu yang dinyanyikan oleh para pejabat pemerintah tersebut berasal dari lagu “Ra Mudik Rapopo”, yang diciptakan oleh musisi Yerry Ramba.

Dengan menggunakan lagu yang dekat dengan rakyat, maka diharapkan pesan menjadi lebih mudah diterima masyarakat. Apalagi, dengan proporsi masyarakat perantau di ibukota yang sebagian besar berasal dari Jawa Tengah.

Selain itu, dalam video tersebut, yang menjadi komunikator atau pemberi pesan adalah para pejabat public, sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat yang mendengarkan.

Akan tetapi,  narasi yang disampaikan melalui berbagai platform tersebut tidak diimbangi dengan konsistensi dari kebijakan yang terkait. Meskipun telah mengeluarkan larangan mudik secara resmi pada awal Mei 2020, pemerintah memberikan kelonggaran bagi moda transportasi udara untuk tetap beroperasi.

Selain itu, peraturan dari pemberian ijin keluar kota untuk kategori penumpang tertentu pun tidak diberikan secara ketat, sehingga masih ada beberapa pemudik yang berhasil untuk mencari celah.  Akibatnya, terjadi ledakan penumpang di berbagai bandara di Indonesia, yang anehnya justru tidak mematuhi prinsip social distancing.

Sampai ketika artikel ini dibuat belum ada data mengenai lonjakan pasien positif Corona yang disebabkan oleh mudik. Akan tetapi,menurut pakar epidemologis dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif,  hal tersebut perlu diwaspadai mengingat rembesan mudik mencapai angkat 2 juta penduduk.

Oleh karena itu, dalam memberikan kampanye edukasi mengenai pencegahan penyebaran Corona, yang dibutuhkan tidak hanya narasi yang baik, akan tetapi juga harus ada sinkronisasi antara pesan yang disampaikan oleh pemerintah dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Narasi tanpa adanya penegakan aturan justru hanya akan membuka ruang untuk pelanggaran.

Rizkiya Ayu Maulida
More Stories
Menyasar Suara Milenial Pencitraan Saja Tidak Cukup
Menyasar Suara Milenial Pencitraan Saja Tidak Cukup