Legitimasi Kebijakan di tengah Pandemi

Berita tentang penumpukan penumpang di Bandar Soekarno-Hatta adalah kasus kesekian bagi publik terhadap carut marutnya kebijakan publik kita di tengah pandemi. Kasus ini terjadi setelah Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa moda transportasi telah dibuka dan masyarakat diperbolehkan untuk bepergian.

Keputusan ini tentu bertolak belakang dengan keinginan pemerintah pusat, yang dikomandoi oleh Presiden dan Gugus Tugas Covid-19 di Indonesia bahwa belum ada kelonggaran di dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Belum lama dari kejadian tersebut, kita juga disuguhkan drama pelonggaran PSBB oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, yang jadwalnya akan dilaksanakan per 1 Juni 2020. Statement ini kemudian dibantah oleh pihak Istana sebagai perihal yang tidak valid karena pelonggaran PSBB hanya akan dilakukan ketika kasus Corona tidak ada lagi di Indonesia.

Hal ini kembali memperuncing ketidakjelasan koordinasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat. Kita tentu ingat pada awal Maret lalu, drama silang pendapat ini juga terjadi, yang kala itu dilakukan Kementerian Kesehatan. Hal ini juga membuat kita bertanya tentang bagaimana sesungguhnya legitimasi kebijakan dilakukan di tengah pandemi?

Perlu diketahui bersama bahwa legitimasi di dalam kebijakan publik bergerak di pendulum psikologi. Peters (2016) menjelaskan bahwa legitimasi sangat dipengaruhi oleh psikologi karena legitimasi tergantung dari bagaimana mayoritas orang menerima hak dari yang diberikan pemerintah.

Adanya pengaruh psikologi terhadap mayoritas orang inilah yang membuat pemerintah kerap melakukan inkubasi kebijakan sebagai bagian dari melegitimasi kebijakan. Wallner (2008) menjelaskan bahwa inkubasi sebagai langkah menjamin agenda kebijakan dipahami oleh pejabat publik dan profesional kebijakan yang bertanggung jawab atas agenda itu sendiri.

Fungsi lain dari inkubasi adalah merumuskan langkah edukasi kebijakan terhadap masyarakat atas kebijakan yang dirumuskan agar kebijakan dapat berkelanjutan. Melihat kedua pengertian ini, apakah pemerintah Indonesia belum melakukannya?

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menerapkannya. Hal ini terlihat dari banyaknya rapat koordinasi dan rapat terbatas yang digagas oleh kabinet. Bahkan, rapat-rapat ini didokumentasikan secara rapi di dalam platform media sosial.

Dokumentasi dan kemudian publikasi rapat-rapat ini merupakan bagian dari pembangunan psikologi sosial agar mayoritas masyarakat Indonesia menerima pesan hak negara, yaitu diikuti kebijakannya. Rapat-rapat koordinasi ini juga berfungsi sebagai inkubasi kebijakan, sehingga sebelum dilakukan edukasi kebijakan ke publik, kebijakan ini disepakati dahulu oleh pejabat publik dan professional kebijakan.

Sebab harus diakui bahwa di dalam kabinet terdapat berbagai unsur pemerintahan, baik teknokrat, birokrat, maupun politisi. Ditinjau dari hal ini, kok masih saja ada kebijakan yang gagal?

Perlu dicatat bahwa edukasi kebijakan tidak dijalankan dengan baik. Sehingga meskipun kabinet memiliki frame yang sama bahwa kita mereduksi infeksi sebagai sektor kesehatan dan mengembalikan fungsi ekonomi namun pelaksanaannya menjadi tidak sesuai.

Misalnya saja, kebijakan pelonggaran transportasi itu adalah bentuk dari pembangunan legitimasi psikologi sosial antara pemerintah dan masyarakat bahwa ada upaya “damai” dan new normal yang digagas oleh pemerintah.

Namun, pelaksanaan itu dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan secara bertahap ini yang dimaknai masyarakat sebagai kebolehan 100% terhadap peluang bepergian. Sesuatu yang lagi-lagi edukasi kebijakan menjadi sorotan.

Jika sudah begini, kita sebagai masyarakat pun akan bingung. Bagaimana legitimasi kebijakan yang dibangun di era pandemi ini, siapa yang harus diikuti, dan apa sebenarnya pesan utama pelaksanaannya kiranya menjadi pertanyaan-pertanyaan misterius bagi kita di tengah pandemi.

Kegagalan membangun edukasi kebijakan publik menjadi konsekuensi fatal legitimasi kebijakan publik di tengah pandemi. Sehingga, mau bagaimana pun kerennya perencanaan kebijakan, pencitraan, dan komunikasinya, namun ketika edukasi kebijakannya diserahkan kepada akrobat masing-masing aktor implementator, maka pandemi ini justru semakin menyakiti kita secara kesehatan dan ekonomi.

Agaknya ini menjadi catatan. Sudah 3 (tiga) bulan kita berjibaku dengan pandemi ini. Dan Indonesia tidak sendiri jika ingin membuat skema new normal di tengah pandemi. Namun hendaknya legitimasi kebijakan ini diselesaikan dengan adanya satu suara dari pemerintah dari soal pembangunan psikologi sosial, inkubasi, hingga edukasinya. Indonesia bisa belajar dari Britania Raya yang memiliki legitimasi kuat di dalam membuat skema new normal, berikut dengan instrumentasinya dengan Project Restart di bidang olahraga sepakbola sebagai pemulihan ekonomi dan “damai” dengan pandemi.

Jika memang Indonesia merupakan bangsa dan negara yang besar, maka saat inilah, melalui legitimasi kebijakan publik di tengah pandemi, kebesaran bangsa dan negara Indonesia diuji. Semoga kita lulus ujian.

Satria Aji Imawan
Latest posts by Satria Aji Imawan (see all)
Ramai Dibaca Nih
Jika Kamu Memiliki 4 Ciri Ini Maka Kamu FIX Generasi Milenia
Jika Kamu Memiliki 4 Ciri Ini Maka Kamu FIX Generasi Milenia