Ketika Masyarakat Tidak Lagi Bersandar Kepada Negara dalam Mengatasi Covid-19

Ketika Masyarakat Tidak Lagi Bersandar Kepada Negara dalam Mengatasi Covid-19

John F. Kennedy (JFK) pernah berujar bahwa “jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu!” Kutipan tersebut begitu melegenda hingga menjadi kata-kata andalan bagi siapa pun yang memegang tonggak pemerintahan.

Kata-kata yang sebenarnya menggambarkan konteks Amerika Serikat (AS) saat itu, yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, namun justru bermusuhan dengan kawannya sendiri, yaitu Uni Soviet. Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati, Kuswono, & Sunarjo (2016) menunjukkan bahwa perang dingin yang terjadi antara AS dan Uni  Soviet memperburuk ekonomi keduanya.

Sehingga AS memang butuh penyemangat untuk membangun ekonomi. Dalam konteks ini, wajar-wajar saja kalau kemudian JFK melontarkan pernyataan tersebut.

Ditinjau dari konteks yang lebih jauh, negara memang kerap memainkan narasi melindungi masyarakat di tengah krisis. Tengok saja, bagaimana Abraham Lincoln memainkan narasi bahwa, “demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” atau bagaimana Declaration of Independence Amerika Serikat yang menandai bebasnya masyarakat dari perang saudara.

Cerita JFK, Lincoln, dan Declaration of Independence memiliki pola yang sama, yaitu negara sebagai juru selamat terhadap apa pun kekacauan yang terjadi.

Pola ini masih sama terjadi ketika kita menghadapi bencana wabah virus Corona. Virus Covid-19 yang telah merusak tatanan sosial dan ekonomi di hampir 160 negara ini telah dimainkan dengan narasi yang sama bahwa kelak semua akan dibereskan oleh negara.

Lihat saja bagaimana pemerintah China memberlakukan lockdown begitu virus menyebar dari Wuhan atau bagaimana pemerintah Italia memberlakukan lockdown nasional pada 9 Maret 2020. Negara kita sendiri memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil bagi masyarakat agar virus tidak mudah menyebar.

Menengok langkah-langkah ketiga negara tersebut, kita perlu menanyakan hal yang utama tentang ketaatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Apakah benar masyarakat akan iya-iya saja dengan kebijakan-kebijakan tersebut?

Disinilah uniknya, karena faktanya tidak demikian. China pasca ditetapkannya lockdown tidak semata-mata dituruti oleh masyarakatnya. Banyak warga China yang meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri. Italia pun demikian dengan banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar pasca lockdown nasional pada 9 Maret 2020.

Padahal, lockdown menerapkan aturan keras bahwa orang dilarang bepergian. Bahkan, sejumlah walikota di kota-kota Italia mengeluarkan pernyataan mengancam bagi masyarakat yang melanggar. Salah satu yang populer adalah ancaman akan menurunkan polisi dengan senjata peluncur api ke jalanan untuk menertibkan.

Bagaimana dengan Indonesia? Jangan ditanya. Dimulai dari himbauan belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, Working From Home, Physical Distance, jangan borong sembako, jangan memborong alat medis, jangan lockdown, dan jangan mudik semuanya tidak ditaati oleh masyarakat.

Masyarakat masih keluar rumah untuk nongkrong-nongkrong, masih menumpuk sembako dan alat medis, mudik, maupun lockdown secara lokal. Situasi ini mirip dengan masyarakat di China dan Italia yang tidak manut saja dengan pemerintah. Sampai sini pertanyaan lain timbul, sebenarnya apa yang terjadi dengan pemerintah yang tadinya dianggap juru selamat?

Menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat konsep Digital Democracy yang diterbitkan oleh National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Simon, Bass, Boelman, & Mulgan (2017) tersebut, pola tata pemerintahan (governance) dan demokrasi di era digital sudah bergeser kepada masyarakat.

Saat ini, masyarakat tidak lagi buta informasi, pengetahuan, dan akses. Dengan teknologi ditunjang dengan kefasihan pengunaannya, maka bisa saja kebijakan publik bermula dari masyarakat. Bisa saja masyarakat berperan sebagai aktor rasional di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah kebijakan.

Ditinjau dari sini, maka tidak mengherankan jika masyarakat baik di China, Italia, dan Indonesia tidak mau menurut saja dengan pemerintah. Sebab, masyarakat melihat dirinya sama dengan negara sebagai pengambil kebijakan. Masyarakat tidak lagi menganggap dirinya lemah di hadapan negara, sesuatu yang kadang dilihat oleh negara sebagai sikap ndableg.

Hal ini perlu disadari betul oleh pemerintah bahwa pola komunikasi, perumusan kebijakan, dan bahkan bagaimana kebijakan itu dievaluasi perlu diubah. Masyarakat di era teknologi tidak semata-mata hanya sebagai obyek dari sebuah kebijakan, namun juga sebagai subyek.

Kondisi ini barangkali dapat membuat JFK dan Lincoln berpikir ulang. Jika masih hidup, mereka mungkin saja merevisi pernyataannya menjadi “jangan tanyakan apa yang masyarakat berikan kepada negara, tapi tanyakan apa yang negara berikan kepada masyarakat!” dan “demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk negara”.

Revisi pernyataan yang harus disadari sepenuhnya oleh negara bahwa saat ini masyarakat tidak lagi bersandar kepada negara. Sesuatu yang harus dipahami betul oleh negara-negara saat ini, baik di China, Italia, Indonesia, bahkan negara-negara di seluruh dunia.

Referensi
Mujiyati, N., Kuswono, K., & Sunarjo, S. (2016). United States During the Cold War 1945-1990. Historia, 4(1), 39. https://doi.org/10.24127/hj.v4i1.481
Simon, J., Bass, T., Boelman, V., & Mulgan, G. (2017). Digital Democracy political engagement, (February).

Ramai Dibaca Nih
5 Tips Mengatur Keuangan Bulanan Agar Tidak Bokek di Tengah Bulan
5 Tips Mengatur Keuangan Bulanan Agar Tidak Bokek di Tengah Bulan