Kejar Tayang Kebijakan Mempertaruhkan Keselamatan

Kejar Tayang Kebijakan: Dikte “Outside-In” yang Mempertaruhkan Keselamatan

Sudah genap tiga bulan Indonesia bergulat dengan virus korona sejak pertama menjangkiti warga di daerah ibukota pada Maret lalu. Berbagai kebijakan telah menemani kegelisahan masyarakat. Mulai dari pembatasan sosial skala satu sampai dua meter, hingga skala besar (PSBB). Imbauan tegas tentang bekerja dari rumah, sistem belajar online bagi siswa dan mahasiswa, serta pelarangan mudik telah diserukan.

Meskipun belum sempurna dalam praktiknya, masyarakat terus mendukung dengan berbagai kampanye daring. Mulai dari seruan-seruan kreatif untuk #DiRumahAja, hingga gerakan saling membantu bagi kalangan ekonomi rentan.

Berharap dampak besar bisa dirasakan terhadap menurunnya pasien terdampak pandemi Covid19. Kini, angka pasien positif masih terus bertambah di berbagai wilayah. Namun, kebijakan tentang menuju era “Normal Baru” atau New Normal telah digaungkan.

Layaknya tahapan revolusi industri yang belum terpenuhi pada sektor elektrifikasi, sebuah negara sudah disibukkan dengan big data dan servis berbasis teknologi. Saat ini dalam penanganan pandemi Covid19, Indonesia bagaikan melakukan kejar tayang kebijakan.

Terlihat ketakutan akan ketertinggalan dari negara lain terkait kebijakan penanganan pandemi yang efektif. Namun, alih-alih berdampak besar pada penurunan kasus, langkah prematur pemerintah justru mempertaruhkan keselamatan masyarakat.

Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah cenderung merupakan copy paste seruan dari institusi internasional WHO dan beberapa penerapan di negara lain seperti Korea Selatan. Misalnya terkait melakukan tes masal, menghindari kebijakan lockdown, hingga pemberlakuan New Normal. Hal ini menunjukkan prinsip institutionalisme yang mendominasi kepentingan institusi internasional atau disebut pula “outside-in power”.

Ketika lembaga internasional dibangun berdasarkan kepentingan masing-masing negara untuk memberi manfaat, misalnya berupa kebijakan yang menguntungkan negara-negara anggota. Sudut pandang ini didasarkan pada ide kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan kawan-kawan, tentang narasi membuat sistem teratur dan memberi manfaat bagi mereka yang bersepakat ada di dalamnya.

Dalam konteks penanganan pandemi Covid19, relevansi prinsip institutionalism pada praktiknya perlu diperhatikan ulang. Jelas pemerintah Indonesia tidak melakukan lockdown untuk menyelamatkan kondisi perekonomian. Terbukti melalui data dari IMF bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN lebih tinggi dari negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.

Namun, seruan New Normal dirasa lahir sebelum waktunya di Indonesia. Belum genap satu bulan sejak dikte WHO tentang New Normal muncul, pemerintah sudah membuat berbagai infografis tahapan pelaksanaannya.

Kondisi dilema tentu dialami para pembuat kebijakan. Saat ini angka positif penderita Covid19 menembus 30.000, seiring dengan dibukanya perlahan pusat perbelanjaan dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Sedangkan, salah satu syarat pemberlakuannya adalah pemerintah mampu membuktikan bahwa risiko penularan wabah dapat dikendalikan.

Ajakan untuk “berdamai” dengan virus corona menjadi ramai dimaknai oleh masyarakat sebagai seruan anti panik dan anestesi bagi kegelisahan masyarakat. Sementara tenaga medis menyayangkan, di balik pakaian APD lengkap mereka, harapan menurunnya kasus positif pasien Covid19 perlahan sirna.

Bahkan tagar #IndonesiaTerserah sempat ramai pula di media sosial, mengindikasikan nada lelah menyerah. Namun, langkah pemerintah menuju era normal baru terus dibingkai dengan optimisme dan aturan-aturan tegas. Tentu, bagi kalangan terdampak ekonomi, hal ini merupakan kabar gembira. Namun, kesiapan masyarakat perlu diperhatikan, termasuk wacana normal baru pada sektor pendidikan.

Bagaimanapun, dikte penanganan wabah internasional, seperti wacana New Normal, tidak dapat serta merta diterapkan di Indonesia. Meskipun ada kecemburuan mendalam oleh suksesnya berbagai negara dalam penanganan wabah virus corona. Pemerintah Indonesia perlu berhenti sejenak dari “kejar tayang” nya dan memperhitungkan ulang.

Kintan Adhyna
More Stories
10 Tanaman Untuk Segarkan Suasana Rumah