Corona

Bicara Pandemi, pemerintah mau ke kanan atau ke kiri?

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berniat untuk membebaskan narapidana koruptor demi memberi keringanan di tengah pandemi virus Corona. Tidak lama setelah itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyanggah pernyataan Kemenkumham bahwa belum ada rencana pemerintah untuk memberi kebebasan kepada para koruptor.

Senada dengan hal tersebut, KSP juga mengabarkan bahwa ada satu kasus positif virus Corona di dalam organisasinya yang kelak buru-buru dibantah oleh personel di dalam KSP sendiri bahwa tidak ada kasus positif. Kedua cerita ini mengisyaratkan satu hal bahwa ada yang salah dengan komunikasi informasi di tingkat pemerintah.

Perlu diketahui bahwa posisi Kemenkumham dan KSP sangat krusial di dalam struktur pemerintahan. Keduanya menjadi jembatan komunikasi antara Presiden dengan struktur organisasi pemerintah lainnya dan juga masyarakat.

Posisi Kemenkumham diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015 yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Perpres, 2015).

Posisi KSP tak kalah istimewa dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2019 yang bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis (Perpres, 2019).

Keduanya memiliki posisi istimewa, yaitu berkomunikasi langsung dengan Presiden. Dengan adanya ini kita patut bertanya, kok bisa masih silang pendapat?

Untuk melihat fenomena tersebut kita perlu mengetahui bahwa peraturan yang menjerat kedua lembaga tersebut membawa konsekuensi pada pola komunikasi yang membawanya. Hood (2000) menjelaskan bahwa regulasi membuat struktur pemerintahan menjadi hirarkis dimana komunikasi membawa konsekuensi pada kontrol atasan terhadap bawahan.

Dalam prinsip ini, regulasi tetap harus diikuti agar komunikasi menjadi efektif. Pengertian ini memperlihatkan bahwa silang pendapat terjadi bukan karena kesalahan struktural komunikasi melainkan lebih kepada fungsional di dalam melakukan komunikasi publik. Fungsionalisme ini melekat kepada personal yang diilhami oleh budaya organisasi. Jika sudah begini, bagaimana cara mengatasinya?

Patut dicatat bahwa situasi krisis Corona ini membuat publik menuntut gerak cepat pemerintah, di dalam sirkulasi informasi. Sebab, harus diakui bahwa saat ini kita berlomba dengan virus yang terus menyebar setiap hari dengan cepat. Menghadapi situasi ini tidak bisa dengan pendekatan struktural semata karena bisa jadi virus mendahului kita di dalam merespons perkembangan.

Sehingga, sudah sewajarnya jika Presiden dan lingkaran-lingkaran koordinasi terdekatnya melakukan Rapat Terbatas (Ratas) secara bersama-sama, yang kemudian berujung pada beberapa orang yang mengetahui informasi tangan pertama secara bersamaan. Jika sudah begini, struktural tidak bisa berdiri sendiri karena ada kemungkinan informasi disampaikan oleh orang yang berbeda. Dalam situasi ini komunikasi struktural perlu didukung oleh komunikasi fungsional.

Fungsionalisme komunikasi dijelaskan Widhiastuti (2013) bahwa komunikasi publik haruslah dilakukan dengan pertimbangan tanggung jawab pemberi informasi, waktu yang menerima informasi maupun emosional penerima. Titik tekan dari pendapat ini adalah aspek psikologis dari penyampaian informasi.

Sesuatu yang patut diturunkan oleh elite kita dengan tidak menyampaikan silang pendapat. Hal ini penting karena masyarakat sudah dihantui oleh virus Corona yang makin hari makin meresahkan. Keresahan ini jangan lagi dibebani oleh kekacauan informasi yang disampaikan.

Penyampaian informasi publik harus dilakukan oleh pemerintah layaknya analogi orkestra dimana jika ada satu saja komponen yang tidak seirama maka akan merusak simfoni pertunjukan penyelesaian pandemi ini.

Pemerintah juga harus sadar bahwa dalam konsep Digital Governance, masyarakat tidak lagi memiliki posisi yang lemah di dalam manajemen informasi. Dengan teknologi, masyarakat sangat mungkin melakukan evaluasi informasi atas apa yang diterima (Ebert & Duarte, 2018).

Sehingga, tidak ada peluang bagi para pejabat di dalam organisasi publik untuk kepleset. Sebab, apa yang diucapkan oleh mereka dan institusinya akan menjadi bahan evaluasi ramai-ramai melalui media sosial dengan hastagh dan viral. Pemerintah perlu tahu ini sehingga masyarakat akan mengerti arah pemerintah di dalam mengatasi pandemi ini, mau ke kanan atau ke kiri.

Dengan kejelasan pola informasi, maka pemerintah dan masyarakat dapat memiliki gerak seirama di dalam penyelesaian krisis Corona. Bahkan bukan tidak mungkin jika perbaikan komunikasi informasi publik ini akan menjadi peningkatan hubungan governance yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat ke depannya.

Referensi
Ebert, C., & Duarte, C. H. C. (2018). Digital Transformation. IEEE Software (Vol. 35). https://doi.org/10.1109/MS.2018.2801537.
Hood, C. (2000). The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management. 2Oxford University Press. https://doi.org/10.1023/A:1007006608162.
Perpres. (2015). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden Republik Indonesia. https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78
Perpres. (2019). Kantor Staf Presiden.
Widhiastuti, H. (2013). The Effectiveness of Communications in Hierarchical Organizational Structure. International Journal of Social Science and Humanity, 2(3), 185–190. https://doi.org/10.7763/ijssh.2012.v2.93.

Satria Aji Imawan
Latest posts by Satria Aji Imawan (see all)
Ramai Dibaca Nih
Legitimasi Kebijakan di tengah Pandemi